Tribratanews.sultra.polri.go.id-Aksi teror di Indonesia kian merajalela, apalagi kejadian belum lama tragedi bom Gereja di Surabaya, bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya dan baru baru ini lagi terjadi di depan gerbang Polda Riau yang dilakukan oleh sejumlah teroris dengan meledakan diri.
Mengantisipasi hal itu Kepolisian Resort Muna bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan pertemuan membahas guna menangkal paham radikal serta aksi terorisme di Kabupaten Muna.
Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga mengatakan untuk mengatasi hal itu pihak kami sudah melakukan langkah-langkah dalam menangkal paham radikal dan aksi Terorisme yakni telah melakukan penyelidikan tersangka teroris a.n Tendi Sumarno, kelahiran Muna.
“Kita juga sudah melakukan pengobatan gratis bersama tokoh agama dan kerja bakti dimesjid mesjid untuk menangkal paham radikalis dan melakukan giat kerja bakti di lorong yang sering konflik agar kondisi Kamtibmas bisa kondusif mengingat tahun ini merupakan tahun pemilukada.”jelasnya, Rabu (16/5/2018).
Lanjut pejabat dua melati dipundaknya itu meminta kepada Pemkab Muna untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan sembako serta berharap DPRD menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat agar tdk terjadi dampak negatif antar umat beragama dan pada umumnya seluruh masyarakat Muna.
“Kami berharap kiranya bisa terjalin hubungan antar umat bergama lewat FKUB ini sehingg terjalin tali silatuhrami yang harmonis.”tandasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Muna, H Malik Ditu mengapresiasi atas kinerja Polres Muna dalam memantau perkembangan sengketa lahan yang ada dimuna dan mengungkap terduga teroris serta menjaga silatuhrami sesama umat beragama.
“Kami akan mengundang sluruh camat,lurah dan kepala desa guna membicarakan tentang cara menangkal paham radikalis dan antir terorisme diwilayah lingkup kabupaten muna.”singkatnya.
Sementara itu,Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini,Mengutuk keras perbuatan teroris yang dapat merugikan banyak orang yang tidak bersalah. “Untuk itu perlu adanya rapat koordinasi antara semua tokoh agama, dan tokoh adat guna saling menjaga Daerah, bangsa, dan negara sehingga tercipta keharmonisan umat beragama.”pungkasnya.