Tribratanews.sultra.polri.go.id – Bertempat di Aula Dachara Polda Sultra, Kamis 24 Mei 2018, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K pimpin pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 dengan tema “Reformasi Birokrasi Polri Untuk Stabilitas Keamanan Nasional Dan Suksesnya Pemilu”.
Musrenbang ini berlangsung selama 2 hari 24-25 Mei 2018, diikuti oleh jajaran pejabat utama, para Kapolres serta Kasatker dan Kasatwil. Pada kesempatan ini Kapolda Sultra mengucapkan terima kasih serta penghargaannya atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh pengemban fungsi perencanaan Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik.
“Polri dapat penghargaan dari Kemenkeu RI sebagai peringkat tiga terbaik kementerian/lembaga dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu besar untuk T.A 2017,” kata Kapolda.
Iriyanto menambahkan Musrenbang ini adalah sebuah mekanisme perencanaan, untuk mempertemukan usulan/kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan di programkan oleh pemerintah (top down planning).
Selain itu dalam evaluasi pencapaian program prioritas nasional dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2017 hingga triwulan IV dirasakan sudah on the track. Hal tersebut didasarkan pada self assessment yang dilakukan oleh Litbang polri pada tahun 2017 terhadap capaian indikator kinerja utama untuk persentase kepuasan masyarakat dari target 58% terealisasi 79,79% dengan capaian 137,57% yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Sementara itu pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di tahun 2017 oleh Kemenpar RB, Polri memperoleh nilai 72,11 atau predikat BB.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K juga mengatakan bahwa agenda Polda Sultra dalam waktu dekat ini adalah menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019. Pada pilkada tahun 2018 ini Sultra akan melakukan pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta 3 Kabupaten/Kota akan melakukan pemilihan Bupati dan wakil yang telah ditetapkan oleh KPUD disetiap Daerah pada bulan Februari 2018 lalu.
“Pada pemilu 2019 yang akan dilaksanakan secara bersamaan dalam pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pilpres menuntut kesiapan polri dalam pengamanan nya agar suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut,” ungkap Brigjen Iriyanto.
Untuk itu diperlukan sistem penganggaran yang didukung dengan perencanaan yang matang. Upaya upaya Cipta kondisi sebagai saran cooling system sangat diperlukan dalam mengantisipasi konflik dan menetralisir isu SARA, HOAX, maupun ujaran kebencian. Itu semua dapat berhasil dengan dukungan anggaran yang telah direncanakan secara tepat, efisien, dan optimal oleh pengemban fungsi perencanaan satker.