Deretan aksi kekerasan di Muna menjelang digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) jilid II tak luput dari perhatian Mabes Polri. Tapi sejauh ini, Jakarta masih percaya pada kemampuan Polda Sultra untuk mengamankan daerah itu. Mabes meminta Polda untuk terus melakukan langkah-langkah taktis demi terjaganya kondusifitas di Muna.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjend Agus Riyanto mengatakan bahwa soal keamanan jelang PSU di Muna itu menjadi perhatian Polri. “Kita pasti perhatikan PSU di Muna apalagi jika sudah mengganggu keamanan di sana. Namun itu semua kita sudah serahkan ke Polda setempat untuk mengatasinya,” tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Menurutnya Polda Sulawesi Tenggara yang jauh lebih berwenang untuk mengatasi permasalah keamanan jelang PSU di Muna. “Itukan wilayah Polda Sultra jadi mereka yang mengetahui soal tingkat keamanan jelang PSU di Muna,” jelasnya.
Soal bantuan Agus mengatakan belum ada komunikasi. “Silahkan tanya ke Polda Sultra saja kalau mau lebih rinci. Prinsipnya kami sudah percayakan ke Polda Sultra soal keamanan mereka yang jauh lebih tau harus berbuat apa dan bagaimana solusinya,” jelasnya.
Sementara itu, memanasnya situasi di Muna juga mendapat perhatian dari DPRD setempat. Lembaga itu meminta aparat kepolisian Polres Muna, untuk memperketat lagi proses pengamanan. “Kalau perlu bangun posko pengamanan pada beberapa wilayah. Kota Raha ini, harus dikepung dengan aparat kepolisian untuk mengamankan masyarakat dan daerah,” kata Wakil Ketua DPRD Muna, LM. Arwin Kadaka.
Ia meminta agar anggota kepolisian untuk tidak membiarkan oknum pembuat onar lalu lalang. “Jangan nanti sudah ada masalah baru polisi datang. Seharusnya dari jauh-jauh hari diwaspadai. Apalagi sekarang ini masih masa-masa tegang,”tegasnya.
Menurutnya, pengawalan proses perjalanan PSU ini pihak pengamanan harus bekerja ekstra. Karena masyarakat memiliki watak yang berbeda-beda. Terkadang muncul aksi-aksi yang membuat suasana daerah menjadi tidak nyaman. “Jadi sebaiknya petugas memasang posko-posko pengamanan. Kemudian, setiap posko itu disiagakan beberapa orang petugas. Sehingga, tindakan kriminal bisa teratasi,”tuturnya.
Bukan hanya aparat kepolisian. Perangkat pemerintah kelurahan juga perlu diberdayakan untuk menjaga keamanan daerah tertentu. “Jangan pengamanan ini dilibatkan orang dari luar. Siskamling setiap kelurahan harus dimanfaatkan,”timpalnya.
Arwin menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk taat terhadap proses pengamanan. Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati harus disukseskan. “Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan serta menjaga keamanan PSU nanti. Sebab, semakin lama ditunda, semakin rugi daerah. Makanya PSU harus disukseskan dan diamankan secara menyeluruh,”terangnya.