Tribratanews.sultra.polri.go.id – Kabag Ops Polres Bombana, Kompol H. Suwardi, menghadiri rapat kordinasi bersama stakeholder Pilgub Sultra 2018 terkait penanganan dan tindak lanjut daftar pemilih potensi non KTP Elektronik. Jumat (23/6)
Rapat yang digelar di Kantor KPUD Bombana itu juga dihadiri oleh pihak KPUD Bombana, Panwaslu Bombana, Kesbangpol serta Disdukcapil Kabupaten Bombana.
Seperti yang diketahui sejumlah warga tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilgub Sultra 2018 dikarenakan tidak memiliki E-KTP maupun Suket yang hingga saat ini masih diupayakan oleh stakeholder terkait agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan perundang-ungan yang berlaku.
Terkait hal tersebut, Kabag Ops Polres Bombana menyarankan agar stakeholder dalam hal ini Pemda Kabupaten Bombana mengkordinasikan hal ini ke Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan solusi.
Lebih lanjut, Kabag Ops Polres Bombana mengungkapkan bahwa pihaknya selalu siap mengamankan kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan terjadi.
“Kami siap mengamankan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konflik dilapangan.
Diketahui sekitar 226 orang yang tersebar di 21 Kecamatan Kabupaten Bombana tidak memiliki E-KTP maupun Suket sehingga tidak dapat memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 nanti. Namun, berbagai upaya tengah dilakukan oleh stakeholder terkait agar ke 226 warga tersebut dapat memilih.
