Tribratanews.sultra.polri.go.id – Personil polsek mandonga melaksanakan giat pengaman demo bertempat dikantor DPRD Prov Sultra dari elemen Swadaya Masyarakat Pemantau Dana Desa (LSM – Pemuda Desa) Jumlah massa Sekitar 7 Orang Korlap La Pojo, S.Pd dengan Agenda Terkait DD Dan ADD Yang Kurang Transparansi didalam Pengelolaan Sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2018 Yang Ada Di Kab. Muna Barat. Senin 29 Juli 2018 jam 11.00 wita
Adapun pernyataan sikap massa sbb:
Meminta kepada KPK RI, Kejaksaan Tinggi Sultra, Kapolri Cq Kapolda Sultra untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Kepala Desa se Kab. Muna Barat terkait Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang tidak sesuai aturan.
Meminta kepada Kapolda Sultra untuk secara tegas terhadap Kapolres Muna dan Jajarannya termasuk Bhabinkamtibmas yang ikut dalam pengawasan.
Meminta kepada DPRD Prov. Sultra untuk mengundang secara kelembagaan pihak pengawasan dan pengelola keuangan Desa se Kab. Muna Barat diantaranya Kepala Desa, BPD, Camat, Kab. Muna Barat terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Desa yang dinilai tidak transparansi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Meminta kepada Inspektorat untuk lebih berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Desa serta melakukan penyelenggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Desa.
Sekitar jam 11.28 wita massa aksi diterima dengan Komisi I an.RUSLIMIN MAHDI dengan tanggapan :
Mengenai permintaan massa aksi utk dilakukan mediasi dgn pihak Pemda Kab muna barat akan kami koordinasikan ditingkat rapat internal Komisi I namun terlebih dahulu kami meminta data utk kami bawa ditingkat rapat internal komisi. Berakhir situasi kondusif dan terkendali