Tribratanews.sultra.polri.go.id – Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) bertempat di kantor pengadilan tinggi sultra, Rabu (20/2/2019).
Giat tersebut turut dihadiri Kapolda Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kakanwil Kemenkumham, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta para undangan lainnya.
Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berasal dan melakukan kegiatannya.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hingga saat ini pengadilan tinggi sultra telah melakukan berbagai langkah reformasi dengan beberapa capaian prestasinya yakni mendapatkan nilai 74,83 dengan penilaian BB (sangat baik) oleh hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) oleh badan pengawasan mahkamah agung RI.
Selain itu, Pengadilan tinggi sultra mendapat predikat A dari pelaksanaan akreditasi penjamin mutu dirjen badan peradilan umum dan seluruh satker diwilayah hukum pengadilan tinggi sultra telah mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu.
Ketua Pengadilan Tinggi Sultra H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. berharap adanya dukungan semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pengadilan tinggi sultra yang bersih dan melayani.